OTT Pejabat BPN Kabupaten Solok, Tim Saber Pungli Turut Cokol 1 Pegawai Honorer

Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.

SOLOK, KABARSUMBAR— Selain MI, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) Polhukam pusat bersama Unit Penindakan Saber Pungli turut menangkap salah seorang pengawai honorer di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yakni DO.

 

Dua sertifikat hak milik tanah atas nama Faidil dan Rosa serta sejumlah uang Rp12.106.000. Pegawai honorer tersebut ditangkap lalu diinterogasi di Mapolres Solok, Sumbar, kata Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto, kemarin.

 

DO hanya diamankan dan tidak ada penahanan terhadap dirinya. Meskipun demikian, kasus ini OTT pejabat dilingkungan BPN Kabupaten Solok dalam proses penyelidikan.

 

“Dia kita tidak tahan tapi kasusnya tetap kita proses,” kata Kapolres AKBP Ferry.

 

Penangkapan oknum pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumbar, terungkap beberapa persoalan, dimana petugas menemukan sejumlah sertifikat hak milik tanah masyarakat belum diserahkan kepada pemilik terhitung sejak 2014.

 

Pelaku disangkakan pasal 12 huruf e, Undang-Undang No20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan 20 tahun.

Kapolres Solok mengimbau masyarakat untuk tetap bekerjasama dengan kepolisian, apabila mengetahui dan atau mengalami pungutan diluar batas ketentuan dan melanggar peraturan perundang-undangan.

 

“Kami sangat berharap kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan yang merugikan terutama terkait pungutan liar, dapat melaporkannya ke sentra pelayanan terpadu kepolisian, sebagai bentuk memberantas korupsi di daerah secara bersama-sama,” pungkas Ferry Irawan.

 

[Fernandez]