EkonomiNasional

Penyaluran Banpang Baru 23,46 Persen, DPR Minta Pemerintah Sigap Redam Lonjakan Harga

53
×

Penyaluran Banpang Baru 23,46 Persen, DPR Minta Pemerintah Sigap Redam Lonjakan Harga

Sebarkan artikel ini

Program yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu mencakup alokasi 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng.

Jakarta – Realisasi bantuan pangan atau Banpang periode Februari-Maret 2026 oleh Bulog menuai sorotan setelah penyalurannya baru mencapai 23,46 persen dari total target nasional.

Program yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu mencakup alokasi 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai capaian tersebut masih jauh dari harapan dan berpotensi memengaruhi kondisi harga pangan di masyarakat.

Ia mengingatkan, keterlambatan distribusi bisa membuat tekanan harga di daerah tidak tertahan sebagaimana mestinya.

“Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Alex setelah merespons peringatan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengenai potensi kenaikan dua komoditas utama pada pekan keempat April 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga juga terus bertambah, dari 207 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya menjadi lebih banyak pada periode terkini.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti data BPS yang mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026. Angka itu naik dibanding pekan sebelumnya yang berada di 207 kabupaten/kota.

Alex menolak alasan kenaikan harga plastik kemasan akibat krisis global dijadikan pembenaran atas lambatnya distribusi bantuan.

Menurut Alex, penetapan penerima bantuan sudah dilakukan jauh sebelum lonjakan harga plastik terjadi, sehingga alasan tersebut tidak relevan untuk menjelaskan keterlambatan penyaluran Banpang.

“Harga plastik baru melonjak dalam beberapa pekan terakhir April, sementara distribusi bantuan untuk Februari dan Maret seharusnya sudah dipersiapkan sejak jauh hari,” tegasnya.

Di sisi lain, tekanan harga juga terlihat pada komoditas minyak goreng. Secara nasional, harga minyak goreng tercatat naik 1,50 persen dari Rp19.358 menjadi Rp19.648 per liter pada pekan keempat April 2026.

Kenaikan paling tinggi terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen. Sementara itu, minyak goreng premium naik 1,68 persen dan Minyaita relatif stabil. Kenaikan harga ini dilaporkan terjadi di 62,22 persen wilayah Indonesia.

Tidak hanya minyak goreng, harga gula pasir juga ikut bergerak naik 1,50 persen menjadi Rp18.765 per kg. BPS mencatat 185 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH pada komoditas tersebut.

Tekanan serupa juga muncul pada beras. IPH beras naik di 109 kabupaten/kota, meningkat dari 72 wilayah pada Januari. Secara nasional, harga beras medium naik 0,47 persen, sedangkan beras premium naik 0,34 persen.

Menyikapi tren tersebut, Alex mendesak pemerintah bergerak cepat mengambil langkah strategis agar tekanan harga tidak meluas.

Ia menilai kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula harus dibaca sebagai sinyal kuat untuk memperbaiki strategi distribusi dan memperkuat pengawasan di lapangan.

“Naiknya harga beras, minyak goreng, dan gula harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah dan lebih cermat membaca kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.