Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan retribusi dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
Langkah ini diambil akibat keterbatasan fiskal daerah yang menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD menjadi penting karena ruang fiskal kita sangat terbatas. Pembangunan tetap harus berjalan,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat evaluasi capaian pendapatan 2024 dan kajian potensi pendapatan 2025, Minggu (9/2/2025).
Untuk memaksimalkan pendapatan retribusi, Pemprov Sumbar akan memanfaatkan skema sewa aset. Sementara untuk mendorong kepatuhan pajak, disiapkan skema insentif dan diskon. Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), kepatuhan pajak dikaitkan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
“Bagi PNS yang tidak patuh, pembayaran TPP akan ditunda,” tegas Mahyeldi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Yozawardi Usama Putra meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung upaya peningkatan PAD.
“SE Gubernur harus ditekankan di masing-masing OPD, bukan hanya menjadi beban Bapenda,” ujar Yozawardi.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
