Pemerintah

Komisi V DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Perkeretaapian

135
×

Komisi V DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Perkeretaapian

Sebarkan artikel ini

Tragedi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat adanya kelemahan mendasar dalam sistem operasional kereta api di Indonesia.

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak pemerintah segera membenahi sistem keselamatan perkeretaapian nasional menyusul insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line di Bekasi Timur.

Tragedi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat adanya kelemahan mendasar dalam sistem operasional kereta api di Indonesia.

Zigo menyampaikan desakan tersebut usai mengikuti rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan persoalan keselamatan transportasi berbasis rel kini berada pada level yang serius dan kompleks.

Menurut Zigo, kecelakaan dipicu oleh kendaraan yang mogok di perlintasan sebidang tidak resmi.

Namun, gangguan tersebut berkembang menjadi kecelakaan besar akibat lemahnya integrasi sistem operasional serta komunikasi antar-pengendali perjalanan kereta api.

“Insiden ini bukan sekadar faktor teknis, melainkan indikasi kelemahan berlapis. Masalahnya mencakup pengaturan headway, operasional campuran antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, hingga mitigasi keadaan darurat di lapangan,” ujar Zigo.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan urgensi penanganan masalah ini.

Sebanyak 1.058 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dengan total 955 korban jiwa. Sebanyak 80 persen dari angka tersebut terjadi di perlintasan yang tidak terjaga.

Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI yang telah melakukan pembatasan kecepatan, audit keselamatan, serta penutupan perlintasan liar. Pemerintah juga tengah merencanakan pemasangan sistem Automatic Train Protection (ATP) sebagai langkah mitigasi awal.

Meski demikian, Zigo mengingatkan tantangan ke depan masih sangat besar.

Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada jalur nasional, tetapi juga memperhatikan jalan provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki banyak perlintasan tanpa pengamanan memadai.

“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan yang ketat, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak terulang,” tegasnya.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.