Jakarta – Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Data terbaru mencatat 303 orang meninggal dunia dan 279 lainnya hilang hingga Sabtu (29/11/2025).
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat bencana ini.
AMSI juga meminta pemerintah menjadikan media arus utama sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban.
“AMSI menilai bencana ini patut dipertimbangkan sebagai bencana nasional, dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat,” tegas Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam keterangan tertulisnya.
AMSI menyuarakan sejumlah sikap terkait penanganan bencana. Pertama, mendesak perlunya pusat komando penanganan cepat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kedua, AMSI mendorong pengerahan personel gerak cepat dari tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci, seperti akses jalan dan jaringan komunikasi.
Distribusi logistik via udara menjadi krusial untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
AMSI juga menekankan pentingnya penggerakan dapur umum darurat untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Konsolidasi data bencana nasional dinilai penting agar penanganan lebih terukur dan tepat sasaran.
Sinergi antar kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR, Kominfo, dan Kementerian Kesehatan, juga menjadi sorotan AMSI.
AMSI mendukung investigasi komprehensif atas pemicu bencana. Mereka menyoroti bahwa banjir besar ini bukan murni akibat faktor alam, melainkan diperparah oleh kerusakan lingkungan.
“Kecurigaan semakin kuat dengan ditemukannya gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan adanya persoalan pada tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar,” ungkap Wahyu.
AMSI menekankan pentingnya peran media yang kredibel di tengah krisis ini. Media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi resmi.
Kondisi jurnalis dan karyawan media siber di wilayah terdampak juga menjadi perhatian AMSI, mengingat banyak dari mereka yang menjadi korban langsung bencana.
Banyak karyawan media kehilangan rumah, terisolasi, dan menghadapi kelangkaan bahan bakar.
AMSI mendesak pemerintah pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan logistik.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
