Sumbar Darurat Agraria

Aktivis jaringan aksi untuk lingkungan hidup berunjuk rasa dan memperingati hari lingkungan hidup di depan kantor Pemprov Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sumbar. Meminta Gubernur Sumbar kaji ulang kebijakan, Selasa (5/6/) photo : @tanharimage
Aktivis jaringan aksi untuk lingkungan hidup berunjuk rasa dan memperingati hari lingkungan hidup di depan kantor Pemprov Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sumbar. Meminta Gubernur Sumbar kaji ulang kebijakan, Selasa (5/6/) photo : @tanharimage
Aktivis jaringan aksi untuk lingkungan hidup berunjuk rasa dan memperingati hari lingkungan hidup di depan kantor Pemprov Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sumbar. Meminta Gubernur Sumbar kaji ulang kebijakan, Selasa (5/6/) photo : @tanharimage
Aktivis jaringan aksi untuk lingkungan hidup berunjuk rasa dan memperingati hari lingkungan hidup di depan kantor Pemprov Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sumbar. Meminta Gubernur Sumbar kaji ulang kebijakan, Selasa (5/6/) photo : @tanharimage

PADANG, KABARSUMBAR—Sejumlah aktivis tergabung Jaringan Aksi Untuk Lingkungan Hidup berunjuk rasa di halaman kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (5/6/2018).

Aksi sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, para aktivis menyuarakan, bahwa Sumbar darurat agraria, sehingga meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk meninjau ulang kebijakan terkait izin pertambangan di daerah.

Tidak hanya itu saja, berbagai intimidasi terhadap masyarakat terhadap penolakan pembangunan seperti geothermal energi dan pembangunan tambang emas milik PT. IJM di Simpang Tonang.

“Kami menyampaikan kondisi Sumbar saat ini dimana sejumlah daerah memiliki SDA berdampak pada darurat agraria di sejumlah daerah,” kata Fadli Rahmadi, kordinator aksi, Selasa (5/6/2018).

Terkait hal ini, salah seorang aktivis. Yoni Chandra menambahkan, terkait penolakan yang dilakukan masyarakat, merupakan suatu hak masyarakat itu sendiri. Sebab, tanah ulayat tidak semena-mena direbut oleh negara dan berhak mempertahankan tanah ulayatnya.
Selain itu, masyarakat juga dilindungi secara undang-undang dan tidak dapat dipidanakan, serta hukum perdata. “Mereka memiliki hak untuk mempertahankan haknya,” kata Yoni.

Selain aksi unjuk rasa, para aktivis akan menggelar panggung aspirasi rakyat di altar Tugu Gempa, Jalan Gereja, Kota Padang, Sumatera Barat, pukul 19.0 WIB, Selasa malam.

[lidairak]