Indeks Demokrasi Sumbar Masuk Lima Terbawah di Indonesia

  • Bagikan
Foto: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat Sukardi. (Putri Caprita)

PADANG, KABAR SUMBAR – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat (Sumbar) menempati urutan lima terbawah dari 34 Povinsi di negara ini atau mengalami penurunan sebesar 2,44 poin pada tahun 2018.

Kepala BPS Sumbar, Sukardi di Padang, Senin (5/6) mengatakan Sumbar tergolong daerah yang memiliki indeks demokrasi fluktuatif. Pada 2009 lalu, indeks demokrasi Sumbar pernah bertengger di rentang sedang.

Kemudian menurun ke kategori buruk dengan nilai 54,11 pada 2013. Meski sempat naik ke kategori sedang pada 2015 dengan nilai 67,46 poin, namun pada 2016, IDI Sumbar kembali anjlok ke 54,41 dan memaksa Sumbar masuk ke kategori buruk.

“Pada 2017 dan 2018, IDI Sumbar masih masuk kategori sedang,” ujarnya.

Sedangkan provinsi dengan IDI ke-4 terbawah adalah Jawa Barat, yang mengalami penurunan sebesar 3,28 poin pada 2018. Dari sebelumnya pada tahun 2017 di 68,78 poin, menjadi 65,50 poin.

Posisi ke-3 terbawah ditempati Sumatera Utara dengan memperoleh IDI pada 2018 di 64,33 poin, turun cukup tajam sebesar 3,75 dibanding tahun 2017 yang masih di 68,08 poin.

Baca Juga :  Satgas TMMD Ke-111 Kodim 1207/Pontianak Tak Lepas Dari Kegiatan Tracer Covid-19

Posisi kedua terbawah ditempati Provinsi Papua, dengan IDI pada tahun 2018 ini di 62,20 poin. Naik 0,86 poin dibanding tahun 2017 yang masih berada di 61,34 poin.

Provinsi dengan IDI terendah di Indonesia ditempat oleh Papua Barat, yang hanya mendapat 58,29 poin pada tahun 2018 ini, mengalami penuruan 4,47 poin dibanding tahun 2017 yang masih di 62,76 poin.

Sukardi menyebutkan, pada 2018 terdapat tiga variabel IDI Sumbar yang mengalami peningkatan dan empat variabel yang mengalami penurunan. Dari tiga variabel yang mengalami peningkatan terjadi pada variabel kebebasan berpendapat yang naik sebesar 16,68 poin, diikuti variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masing-masing sebesar 3,52 poin.

Sedangkan empat variabel yang mengalami penurunan adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, dimana terjadi penurunan 43,75 poin, disusul variabel kebebasan dari diskriminasi turun sebesar 19,25 poin. Variabel peran birokrasi pemerintahan daerah turun sebesar 15,63 poin.

Baca Juga :  Gempa Kembali Guncang Sumbar, Ini Penjelasan BMKG

“Penurunan terendah terjadi pada variabel peran DPRD yaitu sebesar 3,31. Sedangkan empat variabel (Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap,” jelasnya.

Dia mengatakan, penyebab utama penurunan Indek Demokrasi Sumbar diantaranya, Perda inisiatif DPRD terhadap total Perda menurun dari 30,77 menjadi 9,52 poin, poin kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya menurun drastis dari 100 poin menjadi 41,57 poin pada tahun 2018.

Begitu juga dengan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat semakin meningkat, sehingga poinnya turun dari 100 menjadi 50 poin pada 2018. JUmlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN menurun dari 84,21 menjadi 50 poin pada 2018.

“Selain empat indikator itu, masih terdaoat lima indikator lainnya yang nilainya di bawah 60 poin atau berstatus buruk,” sebut Sukardi.

  • Bagikan