KISB Besok Gelar Bedah Ketentuan Pidana Informasi Publik

  • Bagikan

Padang – Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) menggelar Foccus Group.Discusian (FGD) dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya, pada Selasa 23 November 2021.

Pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) Adrian Tuswandi, didamping Panitera Pengganti KISB Kiki Eko Saputra.

“Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri, tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa,” katanya.

Baca Juga :  Antusias Warga Desa Kuala Mandor B Untuk Ikut Dalam Khitanan Masal TMMD Ke-111 Kodim 1207/Pontianak

Menurut Adrian, komisioner dua periode di KISB ada banyak faktor penghambat dan ketakadaan regulasi tindaka lanjut terkait pidana informasi publik tersebut, sehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.

“Besok (Selasa 23 November 2021,red) di Truntum Hotel (Grand Inna) KISB menggelar Foccus Group.Discusian (FGD) dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya,” ujar Adrian

Adrian biasa disapa Toaik oleh kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar mengatakan FGD besok adalah bagian dari ikhtiar KISB.

“Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum, supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja,” ujar Adrian.

Baca Juga :  Inovasi Ditengah Pandemi, Pemko Pariaman Bentuk Tim Kreatif Promosi Pariwisata

Sementara Kiki Eko Saputra mengataka FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga.

“Ada bang Adrian (komisioner KISB), Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand,” ujar Kiki.

Pembahasan FGD kata Adrian tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan.

“Semoga FGD besok mendapatkan solusi dalam penerpaan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008,” ujar Adrian.

  • Bagikan