Pessel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan warga terdampak bencana hidrometeorologi melalui pembangunan hunian sementara (huntara).
Komitmen itu ditegaskan langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat meninjau progres pembangunan huntara di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/1/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana serta benar-benar menjawab kebutuhan warga yang masih berada dalam kondisi darurat pascabencana.
Gubernur Mahyeldi melihat langsung kondisi lapangan, termasuk kualitas bangunan, kesiapan lahan, serta tantangan teknis yang dihadapi di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menekankan bahwa percepatan pembangunan huntara menjadi hal mendesak agar masyarakat tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.
Menurutnya, hunian sementara bukan sekadar bangunan fisik, tetapi bagian penting dari pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak.
“Kita ingin masyarakat segera keluar dari kondisi darurat. Huntara ini harus dibangun dengan baik, aman, dan nyaman, sambil kita terus menyiapkan solusi hunian yang lebih permanen,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar pembangunan huntara tidak dilakukan secara asal-asalan.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, mulai dari sirkulasi udara, sanitasi, hingga ketersediaan air bersih yang layak. Selain itu, kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil harus menjadi perhatian utama.
Menurut Mahyeldi, penyediaan hunian sementara merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan martabat warga yang terdampak bencana.
Karena itu, proses pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang ketat.
Informasi teknis pembangunan disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Mulyandri Dt. Rajo Intan.
Ia menjelaskan bahwa total huntara yang direncanakan berjumlah 62 unit.
Saat ini, sebanyak 22 unit sudah dalam tahap pembangunan, sementara 40 unit lainnya masih dalam proses pencarian lahan yang sesuai.
“Kita menargetkan pada 10 Januari mendatang, seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan,” kata Mulyandri.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap sebanyak 94 unit.
Perbedaan jumlah tersebut disebabkan sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri dan hanya menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga tidak dibangunkan huntara.
Meski progres sempat melambat akibat faktor cuaca, Mulyandri memastikan hingga saat ini tidak ada kendala berarti di lapangan.
Peninjauan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
