Kena OTT, Pejabat di BPN Kabupaten Solok Diringkus

Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.
Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan didampingi Wakapolres Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto menunjukan barang bukti terkait OTT terhadap pejabat di BPN Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Photo: Fernandez/kabarsumbar.com.

SOLOK, KABARSUMBAR—Pejabat lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) diringkus Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) Polhukam pusat bersama Unit Penindakan Saber Pungli.

Tersangka MI, 50 menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Pengukuran BPN Kabupaten Solok tertangkap karena melakukan pungli untuk membantu proses penebitan sertifikat tanah masyarakat setempat. Ia pun kini mendekam di sel Mapolres Arosuka.

Penangkapan MI, berawal dari informasi warga yang masuk ke meja intel, lalu meneruskan ke bagian reskrim. Lidik laporan warga, jajaran kemudian melakukan penangkapan operasi tangkap tangan (OTT).

“Masyarakat mengeluh atas tindakan salah seorang pejabat di BPN yang meminta pungutan diluar kewajaran hanya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat hak milik tanah,” ungkap Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan S.Ik di Arosuka, kemarin.

Selain adanya informasi, penangkapan juga diperkuat dengan masuknya LP, nomor: LP/ 98 / V / 2018 / SPKT Polsek, tanggal 31 Mei 2018 tentang adanya pungutan tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kantor  BPN Kabupaten Solok, Sumbar.

Pungutan seperti itu ternyata telah lama berlangsung dan seakan-akan telah menjadi budaya untuk setiap pengurusan administrasi terutama proses penerbitan sertifikat tanah. Kasi di BPN Kabupaten Solok itu diciduk, Kamis (31/5/2018), sekitar pukul 12.00.

Ia tertangkap tangan tengah menerima uang sebesar Rp6 juta untuk pemisahan sertifikat yang diurus oleh kantor notaris /PPAT Lisna Yulianti, SH. Kepada Lisna, oknum pejabat itu dimintai uang agar proses pengurusan pemisahan sertifikat lancar dan cepat.

“Ada biaya tambahan yang mesti dibayarkan masyarakat jikalau ingin sertifikat tanah miliknya cepat diterbitkan, dan ternyata hal seperti itu telah lama berlangsung,” kata AKBP Ferry didampingi Waka Polres Solok, Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Harianto.

[fernandez]