Padang – Berdasarkan pemberitaan pada media cetak dan online menyebutkan bahwa hasil Rapid test 8.970 orang anggota KPPS di Sumbar reaktif, oleh sebab itu, butuh perhatian serius bagi pemerintah provinsi dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Anggota Komite I DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa menyebutkan, Jika menunjukkan hasil Rapid tes reaktif yang bersangkutan harus menjalani tes swab dan hasilnya harus segera diumumkan.
“Hasil Rapid test reaktif menunjukkan yang bersangkutan harus menjalani Swab test (tes usap). Hasilnya diumumkan pula segera. Ini untuk menjamin pilkada aman dari penyebaran Covid-19,” ujarnya
Menurutnya, bagi anggota KPPS yang harus menjalani tes Swab bisa memanfaatkan fasilitas tes Swab gratis yang diberikan oleh Pemprov Sumbar seperti di Rumah Sakit Unand, Rumah Sakit Bhayangkara, puskesmas, Pusat Veteriner Baso atau di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ketaping.
“Beruntung para anggota KPPS di Sumbar bisa melakukan tes Swab secara gratis. Ini atas fasilitasi Pemprov Sumbar. Manfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya
Angka 8.970 didapat dari hasil pengujian terhadap 108.783 orang dan masih ada 59.689 KPPS yang hasilnya belum keluar. Oleh sebab itu mereka butuh perhatian khusus.
Setelah dites Swab 166 orang, didapat 19 orang yang positif Covid-19. Tentu ada kemungkinan bakal bertambah. Oleh karena itu pentingnya informasi publik untuk hal ini, pasalnya permasalahan tersebut akan bisa membuat masyarakat jsdi malas untuk mendatangi TPS dan akhirnya tidak memilih (golput)
KPU menggandeng media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masa pendemi ini. Banyak cara yang dilakukan KPU untuk sosialisasi saat ini seperti melalui media cetak, radio, televisi, online dan media sosial. Hal tersebut dinilai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI itu sangatlah tepat.
“Pilkada dilaksanakan pemerintah bukan bertujuan asal terlaksana. Pilkada diharapkan sukses dengan partisipasi pemilih tinggi dan minim sengketa pilkada. Semua elemen diharapkan turut berpartisipasi bagi kesuksesan pilkada ini. Gunakan media cetak, radio, televisi, online dan media sosial secara optimal,” tegasnya.
Namun KPU diminta memberikan data lengkap. Sebaiknya berikan data lengkap dengan TPS mana saja, di kelurahan/desa/nagari apa, kecamatan mana dan kabupaten/kota mana anggota KPPS-nya yang reaktif hasil rapid test mereka. Lalu segeralah beritakan hasil tes swab yang dilakukan petugas KPPS tersebut.
“Ingat, bahaya jika masyarakat mengira-ngira di TPS kami aman atau tidak? Lalu memutuskan tidak jadi ke TPS,” ungkapnya.
Walinagari/Lurah/Kepala Desa diharapkan proaktif menyikapi hal ini. Harus tahu hasil Rapid test bagi KPPS di wilayahnya. Lalu ketahui pula hasil tes Swab. Jika positif segeralah cari solusi untuk penanganan pasien tersebut untuk mencegahnya penularan.
KPU sebagai penyelenggara perlu pula memperhatikan hal ini. Segera ambil putusan, tunda pelantikan KPPS yang Rapid test-nya reaktif tersebut. Dan jika ada satu atau dua orang yang dinyatakan positif tidak apa jika tidak mencari penggantinya karena hak tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada.
Selain tekait waktu yang sudah dekat. Penggantinya belum tentu pula tidak terindikasi Covid-19. Dan sudah tidak siap pula untuk menjalankan tugasnya karena tidak mendapatkan bimbingan terlebih dahulu.
Hal ini, bisa menjadi pengalaman berharga bagi KPU. Untuk me evaluasi kesalahan-kesalahan yang yang terjadi saat ini.
Dihatapkam bagi masyarakat Sumbar yang mempunyai hak pilih, telah terdaftar dalam DPT atau telah mempunyai e-ktp, laksanakanlah hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Datangilah TPS serta kita bantu memenuhi target KPU Sumbar untuk memperoleh tingkat partisipasi 77,5 persen.
“Insya Allah pelaksanaan hak pilih tidak akan menyebabkan anda terpapar Covid-19 karena KPU RI telah memberikan jaminan di TPS-TPS dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tata cara pemberian suara dan alat pelindung diri telah disiapkan sebaik mungkin dengan jumlah cukup,” imbuh Leonardy.
